Forum Silaturahmi Pimpinan Kota

Perwata – Acara forum silaturahmi Musyawarah Pimpinan Kota dengan Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama, diselenggarakan di hotel Grand Prioritas Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 27 – 29 November 2013. Acara disponsori oleh Kesbangpol Jakarta Timur bersama dengan Kasubbid  Hubungan Kelembagaan,  Saurma M. Sagala SH.MSi. 

Wakil Walikota Jakarta Timur, Drs. H. Husein Murad, M.Si, membacakan kata sambutan Walikota Jakarta Timur Pada Acara Kegiatan Forum Silaturahmi Muspiko dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kota Administrasi Jakarta Timur, 27 November 2013. 

Kepada YTH:

1.     Kepala Kantor Kesbang dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur

2.     Para Narasumber/Moderator

3.     Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Para Hadirin yang Berbahagia

Assalamu’alaikum WR.WB

Pada kesempatan yang indah dan berbahagia serta penuh makna ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan dan ridhoNya, sehingga dalam keadaan sehat wal-afiat kita dapat bertatap muka pada acara “Forum Silaturahmi Muspiko dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di Kota Administrasi Jakarta Timur”, yang diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur, yang bersama-sama kita hadiri saat ini.

Hadirin yang berbahagia

Peneliti LIPI (DR. Mohctar Pabotinggi) pernah mengatakan bahwa “Reformasi adalah era tanpa orde, karena kiprah partai-partai politik seperti pertunjukkan tari tanpa jelas panggungnya, bahkan tidak jelas pula jenis tariannya. Sebab parpol-parpol yang muncul di era tanpa orde ini tidak lagi menampilkan tarian yang bermanfaat bagi penonton, melainkan bermanfaat bagi parpol-parpol itu sendiri. Penonton (rakyat) bukannya tersenyum, tapi mungkin malah menangis dan berduka cita karena parpol tak lagi menemukan diri sebagai pembela nasib rakyat, melainkan menjadi salah satu pelaku utama atau setidaknya pemicu utama merebaknya distorsi kekuasaan, yang membuka ruang korupsi sebagai biang krisis multi dimensi yang semakin deras mendera bangsa ini.

Disisi lain, pada era reformasi sebagai orde tanpa orde ini, juga merebak klaim-klaim yang bernuansa SARA, yang ditandai dengan berbagai bentuk gerakan radikalisme atas nama agama. Era reformasi dipandang sebagai peluang untuk menegakan sistem pemerintahan yang tidak lagi berdasarkan Pancasila, melainkan berdasarkan hukum agama tertentu. Dan ini telah menimbulkanpercikan-percikan konflik horizontal, karena negara kita dihuni oleh bangsa yang serba pluralis, yang memiliki sekian banyak, suku, etnis, dan golongan dengan berbagai agama, adat dan kepercayaan.

Saudara-saudara sekalian.

Realitas pluralisme yang tak mungkin disatukan diatas landasan hukum suatu agama tertentu, atau satu budaya dan kepercayaan tertentu, kiranya dapat menyandarkan kita untuk lebih mengedepankan “Pancasila dan UUD 1945” yang telah mengakomodir pluralism tersebut, baik secara normatif maupun secara “Value Sistem” yang diharapkan akan mampu membangun Indonesia mencapai “Kejayaan” dalam bingkai “NKRI”.

Abdurahman Wahid mengatakan agar  agama bisa menjadi penopang perwujudan demokrasi, maka perlu reinterpretasi dengan menjadikan agama lebih sebagai sebuah wawasan moralitas. Itu artinya agama diharapkan lebih mementingkan etika sosial, akhlak manusia, daripada mementingkan legal formalism agama. Sangat salah bila nilai-nilai normatif agama dipaksakan kepada setiap orang didalam bentuk aturan-aturan negara.

Dari pernyataan diatas, barangkali perlu dibangun suatu kesadaran, bahwa ketika agama dilahirkan, sebenarnya membawa misi untuk menjalin hubungan  antar sesame umat manusia (sesame atau berbeda agama) dan memiliki dimensi solidaritas yang dapat menjembatani berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya dalam suatu komunitas, dimana ia berada. Landasannya adalah solidaritas dan toleransi yang berarti menyadari dalam menjalin hubungan itu ada perbedaan-perbedaan prinsip, keyakinan atau paham sebagai “Kebenaran Mutlak” yang dianut masing-masing orang.

Masalahnya, solidaritas dan toleransi justru menghilang ketika agama menjadi jembatan untuk kepentingan politilk atau bahkan kendaraan politik yang bersifat eklusif. Agama tidak lagi menjadi “Innerforce” yang memotivasi pemeluknya untuk menghayati makna “Agree in Disagreement” sebaliknya malah menjadi senjata untuk mendiskreditkan orang lain yang tidak seagama. Kebenaran mutlak hanya menjadi miliknya, namun harus dipatuhi (diimani) pula oleh orang lain.

Agama menjadi jembatan untuk melegitimasi diskriminasi atas dasar mayoritas-minoritas, dimana yang minoritas harus tunduk dan mengikuti aturan agama yang dipeluk kelompok mayoritas. Pluralisme demokrasi diperuntuhkan oleh tirani mayoritas. Filosof sosial Sisella Bok, mengatakan motivasi akan menjadi issue sentral abad 21. Alasannya, adalah bahwa kepercayaan atau “trust” berbagai solusi sosial, nasional, dan internasional tidak mungkin dicapai.

Saudara sekalian yang saya banggakan.

HD Haryono Sosongko penulis buku “Kerukunan Beragama, Daulat Politik dan Reformasi” mengatakan, “Negara-negara yang telah berhasil mengalahkan kemiskinan, kebodohan dan penindasan dan melahirkan demokrasi adalah justru negara-negara dimana nalar masyarakatnya tidak didominasi oleh dokrin keagamaan. Selama inipun agama hanya dominan (memperoleh pasar) di masyarakat atau negara terbelakang atau boleh juga kita katakana sebaliknya, masyarakat menjadi terus terbelakang, karena dominasi nalar keagamaan yang dogmatic eklusivistik. Dimana agama dominan, disitu pula dominan kemiskinan, kebodohan dan penindasan, sementara domokrasi mengalami kemiskinan. Sebab agama yang telah menjadi institusi kepentingan politik tidak mengenal demokrasi. Yang tampil kepermukaan adalah sikap otoriterfasistik.

Sekali lagi semua ini sama sekali bukan kesalahan agama juga tak bisa dijadikan kambing hitam, karena agama lalu lahir kemiskinan, kebodohan dan penindasan. Agama justru untuk menegakkan demokrasi. Kalau yang muncul sebaliknya, maka para “Tokoh” yang menafsirkan kemudian menyebabkan penafsiran tentang ajaran agamanya itu yang harus diminta tanggungjawabnya. Disinilah agama menjadi seperti mobil, tergantung bagaiman yang menjalankan. Orang yang tidak paham rambu-rambu lalu lintas membuka kemungkinan seluruh penumpang mobil yang dikemudikannya (termasuk sopirnya sendiri) celaka.

Hadirin yang berbahagia

Melalui Forum Silaturahmi Muspiko dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama ini, saya berharap ada satu “pencerahan” didalam kita membangun, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar pemuluk agama dengan pemerintah, sehingga dengan demikian akan terbangun dan terpelihara stabilitas sosial yang berdampak terhadap perwujudan stabilitas nasional, yang memungkinkan terpeliharanya kelangsungan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di kota administrasi Jakarta Timur.

Terkait dengan harapan dimaksud, saya berharap agar para tokoh agama/tokoh masyarakat mampu meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan timbulnya konflik yang bernuansa keagamaan. Untuk itu diperlukan usaha seperti membentuk jaringan antar umat beragama, sebagai wadah atau forum dialog umat beragama, mulai dari tingkat Kelurahan/Kecamatan dan Kota hingga lingkungan yang lebih luas.

Pada sisi lain para Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat perlu meningkatkan wawasan kebangsaan (nasionalisme) agar terbangun pemahaman, bahwa pluralisme adalah anugerah Tuhan yang harus dikelola menjadi potensi pembangunan bangsa dan negara, demi kesejahteraan bersama. Saya percaya para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di kota administrasi Jakarta Timur telah berbuat untuk memantapkan kerukunan antar umat beragama, karenanya saya berharap kiranya kita tetap bekerjasama untuk membangun kebersamaan dan terus berkarya demi kemajuan bangsa dan negara, khususnya kota administrasi Jakarta Timur. Akhirnya dengan mengucapkan “Bismillahirohmannirohim “Forum Silaturahmi Muspiko dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di kota administrasi Jakarta Timur, secara resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu a’laikum WR.WB

Walikota Jakarta Timur

Drs.H. Krisdianto, M.Si

DKI akan Selenggarakan Rembuk Provinsi

        

Perwata - Untuk menyerap aspirasi maupun ide pembangunan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar Rembuk Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Kegiatan ini akan berlangsung mulai Kamis (28/11) di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat.
"Dengan rembuk provinsi ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sektor swasta terhadap Pemprov DKI Jakarta dalam visi dalam misi yang telah ditetapkan," ujar Irmansyah, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Pemprov DKI Jakarta di Balaikota, Rabu (27/11).

Rencananya, kata Irmansyah, rembuk provinsi ini akan dibagi dalam tiga tahapan yakni public hearing I yang digelar Kamis (28/11) dan merupakan awal dari sebuah rangkaian kegiatan rembuk. Pada kesempatan itu, akan dihadiri sekitar 1.500 peserta. Sebagian besar undangan disebar melalui kelurahan dimana setiap kelurahan diminta untuk mengirimkan empat orang perwakilannya. Adapun sisanya, didistribusikan kepada perwakilan organisasi masyarakat, organisasi profesi, mahasiswa, pemuda, dan lain-lain.

Selanjutnya, public hearing II akan digelar pada  2 Desember, yang akan dihadiri oleh 150 peserta dari pejabat pemerintah daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Selain itu, turut hadir pula asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat. Kemudian rembuk provinsi dilanjutkan dengan focus group discussion pada 4-6 Desember, serta penyampaian hasil pada 12 Desember.

Dikatakan Irmansyah, tema yang diusung melalui kegiatan ini adalah "Bersama Membangun Jakarta Baru". Melalui tema tersebut, Pemprov DKI Jakarta bermaksud menggugah kesadaran warga untuk bersama-sama ambil bagian dalam upaya mewujudkan Jakarta Baru. Visi Jakarta Baru hanya menjadi angan-angan apabila tidak ada keterlibatan aktif dari masyarakat. Kegiatan ini, sambungnya, dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan kepada warga untuk urun rembuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan klasik ibu kota. Dengan demikian, warga yang selama ini mungkin memiliki pemikiran atau gagasan, dapat menyampaikannya dan dibahas bersama para pakar untuk selanjutnya dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.

Pemprov DKI Jakarta, kata Irmansyah, menyadari dengan jumlah peserta yang hanya 1.500 orang tentu tidak cukup ideal dalam merepresentasikan warga kota ini yang jumlahnya mencapai 9 juta jiwa. Bagi warga yang hendak menyampaikan saran dan masukan namun belum berkesempatan untuk hadir dalam kegiatan ini, panitia telah menyiapkan kanal aspirasi melalui twitter, @jakartagoid. Beritajakarta.com

Warga Rorotan Kekurangan Air Bersih

Perwata - Sejak beberapa hari terakhir ini warga 13 RW di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dilanda kekurangan air bersih. Air bersih warga yang selama ini dipasok PT Aetra, tidak keluar dari sambungan. Akibatnya warga terpaksa membeli dari pengecer air keliling dengan harga yang lebih mahal. Setiap hari setidaknya warga harus mengeluarkan uang sebesar Rp 24 ribu untuk mendapatkan 6 derigen air, di mana setiap derigennya berisi 30 liter.

Warga RT 05/11, Kelurahan Rorotan, Sanudin (45) mengaku, sudah dua hari ini keran-keran di rumahnya tidak mengeluarkan air sama sekali. Beruntung, ia masih memiliki air sumur sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan mandi. "Tapi kalau untuk minum, masak nasi dan lain-lain tidak bisa. Karena airnya payau," keluhnya, Rabu (27/11). Untuk memenuhi kebutuhan air, dirinya terpaksa membeli air dari pengecer air seharga Rp 4 ribu per derigen. "Sehari minimal saya beli satu gerobak, isinya 6 derigen," jelasnya.

Wakil Camat Cilincing, Hariyadi mengatakan, kekurangan pasokan air bersih memang terjadi di Kelurahan Rorotan. Ia menyebutkan, sejak dua hari lalu, 114 RT di 13 RW terganggu pasokannya, sehingga air tidak keluar sama sekali. "Saya sudah meminta kepada pihak Aetra untuk segera menormalkan pasokan air yang selama ini mengalami hambatan. Kami berharap air dapat segera normal kembali," tukasnya.

Manajer Komunikasi PT Aetra Air Jakarta, Rika Anjulika mengatakan, setelah pihaknya membenahi kebocoran di 7 titik di Kelurahan Rorotan, terjadi kerusakan pompa air di Pulogadung. Kerusakan pompa tersebutlah yang mengakibatkan terganggunya pasokan air pada 13 RW di Kelurahan Rorotan. "Sejak semalam teknisi kita terus mengerjakan perbaikan. Tadi siang sudah selesai perbaikannya. Paling lambat pasokan akan normal besok pagi," ucapnya. Beritajakarta.com

Angggota Perwata Tiga Kecamatan Meriahkan Lomba Karoeke

Perwata – Anggota Perwata dari kecamatan Kramat Jati, Duren Sawit, dan Jatinegara berpartisipasi dalam lomba karoeke yang diadakan di komplek perumahan Taman Duren Sawit, Sabtu (23/11) malam. Acara yang diikuti ratusan peserta dari tiga kecamatan tersebut, berlangsung sangat meriah. Keakraban sesama anggota Perwata dari tiga kecamatan ini pun semakin terpupuk. Mereka bisa saling mengenal, bertukar informasi, dan berdiskusi. Acara yang berlangsung hingga menjelang tengah malam ini, juga dihadiri oleh pengurus DPW Perwata Jakarta Timur. Emah, anggota Perwata dari Kramat Jati, keluar sebagai pemenang juara 1. Pemenang juara 1 akan dilombakan kembali di akhir Desember 2013 untuk memperebukan hadiah sepeda motor.

Gerobak Pintar Bersama Perwata

Perwata – DPW Perwata Jakarta Timur bersama Yayasan Arsari Djojohadikusumo, dan  Wadah Titian Harapan, yang dikoordinir oleh Ibu Eti berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Khususnya anak pra sekolah. Gerobak Pintar ini berisi buku bacaan, buku gambar, dan buku pindidikan, serta alat tulis. Kegiatan ini diadakan setiap hari Sabtu pukul 08.00-11.00 WIB di lapangan bulu tangkis RT 09 RW 17, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit.  

DPW Perwata Jakarta Timur Mengadakan Kerja Bakti

Perwata – Minggu (3/11),  Perwata DPW Jakarta Timur bekerja sama dengan warga Kelurahan Klender,  Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, mengadakan kegiatan kerja bakti. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menghadapi lomba Adipura DKI Jakarta. Kerja bakti yang dimulai pukul 07.00 WIB, dihadiri seluruh komponen masyarakat diantaranya, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Ketua RW, PKK, Karang Taruna, dan Jumantik.

42 Kelurahan di DKI jadi Kelurahan Sadar Hukum

Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsuddin

Perwata - Sebanyak 42 kelurahan di DKI diresmikan sebagai Kelurahan Sadar Hukum. Pencanangan tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Amir Syamsuddin bersama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), di Blok G, Balai Kota, Selasa (12/11). "Kita ingin di Jakarta ini tertib hukum dan sosial, kalau tidak tanpa itu tidak akan bisa kita bangun kota yang kita cintai ini," kata Jokowi saat memberikan sambutan di tengah acara peresmian Kelurahan Sadar Hukum tersebut.

Jokowi mencontohkan, warga Jakarta yang belum sadar hukum dengan digunakannya jalan raya di Tanah Abang menjadi tempat berjualan. Begitupun dengan waduk yang dijadikan pemukiman di Pluit dan Ria Rio serta saat ini mengenai sterilisasi jalur busway yang banyak diserobot kendaraan pribadi, sehingga pihaknya pun segera membenahi permasalahannya. "Artinya, kesadaran hukum kita di Jakarta perlu dinjeksi dan ditingkatkan lagi, karena Jakarta adalah barometer. Orang akan selalu melihat Jakarta sehingga mengapa kita tertibkan Tanah Abang, di Pluit dan Ria Rio dengan segala risiko yang dihadapi dan terakhir sterilisasi busway," katanya.

Jokowi mengungkapkan jika pihaknya sangat senang dengan yang dilakukan oleh Kemenkumham tersebut. Sebab, hal ini juga akan menjadi tolak ukur karena Jakarta akan selalu dilihat oleh daerah lain. Ia kembali mencontohkan soal penertiban topeng monyet yang dilakukan beberapa waktu belakangan. Pasalnya, hal itu juga diikuti oleh daerah lain. suarapembaruan.com