Kebijakan
pemerintah pusat soal mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC)
cukup memusingkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia pun menyurati Wapres
Boediono. Surat ke Wapres itu, kata Jokowi, terkait 17 langkah penanganan
kemacetan lalu lintas Jakarta dan efek dari kebijakan pemerintah pusat tentang
adanya mobil murah tersebut. Hal itu dinilai mendesak karena Pemprov DKI
Jakarta saat ini tengah berusaha menyiapkan pembatasan kendaraan pribadi. "Kita
sedang mengejar fasilitas dan infrastruktur dengan cepat, tapi tiba-tiba
kemudian ini datang mobil murah, ya saya surati Wapres," ujarnya di
Balaikota DKI Jakarta,
Selasa (17/9/2013).
Jokowi
mengatakan, sebagian dari 17 langkah yang diinstruksikan Wapres tetap
dikerjakan oleh Pemprov DKI, di antaranya electronic road pricing
(ERP). Namun, pelaksanaan ERP harus menunggu siapnya angkutan umum. Jika belum
siap, warga akan kesulitan. "Kalau angkutan umum belum siap, mana mungkin
kita terapkan ERP itu, jadi ya harus disiapkan dulu," jelas Jokowi. Pemprov
DKI saat ini tengah menyiapkan penambahan bus transjakarta sebanyak 310 bus
ditambah puluhan unit yang dibeli operator melalui lelang Unit Pengelola
Transjakarta. Selain itu, ada penertiban angkutan umum yang bobrok, penertiban
terminal bayangan, dan menaikkan tarif parkir on street.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar